PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
NOMOR /SK/R/III/2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945 SURABAYA DENGAN INSTITUSI PENDIDIKAN DAN/ATAU NON-PENDIDIKAN
DI DALAM NEGERI DAN/ATAU LUAR NEGERI
REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA


Menimbang :

  1. bahwa untuk lebih mendorong pengembangan pelaksanaan program bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, Untag Surabaya telah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga dalam dan luar negeri;
  2. bahwa untuk mengoptimalkan terselenggaranya kerjasama antara Untag Surabaya dengan mitra (partners) secara saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dipandang perlu untuk dirumuskan pedoman pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama;
  3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang pedoman pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Untag Surabaya dengan perguruan tinggi/institusi/lembaga/perusahaan dalam negeri dan luar negeri.

Mengingat :

  1.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2012.


M E M U T U S K A N :


Menetapkan :
Pertama : Pedoman pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Untag Surabaya dengan perguruan tinggi/institusi/lembaga/perusahaan dalam negeri dan luar negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberlakukan bagi semua unit kerja di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : Maret 2012


Rektor,


Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, Dipl.DHE, MPA
NIP 195905281987032001


Pedoman Pelaksanaan dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Untag Surabaya
Lampiran Peraturan Rektor
Nomor : /SK/R/III/2012
Tanggal : Maret 2012
_____________________________
I. PENDAHULUAN
A. Definisi Kerjasama
Yang dimaksud dengan kerjasama adalah kesepakatan bersama antara Untag Surabaya dengan Perguruan Tinggi/Institusi/Lembaga/Perusahaan/ Departemen, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh dua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut.


B. Tujuan Kerjasama

  1.  Meningkatkan kinerja dan mutu Untag Surabaya pada umumnya, dan Fakultas/Lembaga/Unit yang bernaung di bawah Untag Surabaya pada khususnya,
  2. Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

C. Lingkup Kerjasama
Kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/lokakarya, magang/kuliah praktik/assistantship bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Untag Surabaya.



II. PEDOMAN PEMBUATAN PERJANJIAN KERJASAMA

  1. Untag Surabaya dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Institusi/Lembaga/Perusahaan/Departemen di dalam negeri dan di luar negeri berdasarkan itikad baik antara kedua belah pihak dengan memperhatikan hukum nasional dan internasional yang berlaku.
  2. Kerjasama hanya dapat dilakukan setelah pimpinan Untag Surabaya mengetahui isi dan maksud/tujuan perjanjian kerjasama.
  3. Bahasa yang digunakan dalam perjanjian kerjasama adalah Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
  4. Sebelum Perjanjian Kerjasama ditandatangani, pihak Rektorat Untag Surabaya akan berkoordinasi dengan Fakultas Hukum/Biro Hukum untuk memastikan keakuratan isi dan makna yang terkandung dalam perjanjian kerjasama itu.

III. PEDOMAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
A. Tingkat Nasional/Dalam Negeri
a) Kerjasama dapat dilaksanakan setelah Perjanjian Kerjasama
ditandatangani secara kelembagaan oleh dua belah pihak. Dari pihak Untag Surabaya, yang mempunyai wewenang untuk menandatangani adalah Rektor. Dalam kasus-kasus tertentu, Wakil Rektor/Dekan
Fakultas/Direktur Program Pascasarjana/Ketua Lembaga dapat menandatangani perjanjian kerjasama berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Rektor.
b) Fakultas/Lembaga/Unit yang terlibat dalam perjanjian kerjasama di dalam negeri harus membuat laporan kegiatan kerjasama dan pertanggungjawaban keuangan secara berkala kepada Rektor.


B. Tingkat Internasional/Luar Negeri
a) Apabila kerjasama melibatkan Perguruan Tinggi di luar negeri, pedoman pelaksanaannya mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Dalam hal ini kegiatan kerjasamanya dapat berbentuk (a) kontrak manajemen, (b) program Pedoman Pelaksanaan dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Untag Surabaya kembaran, (c) program gelar ganda, (d) program pemindahan kredit, (e) tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik, (f) pemanfaatan bersama sumber daya alam dalam kegiatan akademik, penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, (g) penerbitan bersama karya
ilmiah, (h) penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatanilmiah lain, dan/atau (i) bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi (Pasal 7 ayat 1). Bentuk kerjasama (a) hingga (d) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan usulan Rektor kepada Mendiknas melalui Direktur Jenderal (Pasal 7 ayat 2)
b) Apabila kerjasama melibatkan Lembaga di luar negeri, pedomanpelaksanaannya mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Dalam hal ini kegiatan
kerjasamanya dapat berbentuk: (a) magang, (b) beasiswa, (c) penelitian, (d) pemanfaatan bersama sumber daya, (e) penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, (f) penerbitan bersama karya ilmiah, dan/atau (g) bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi (Pasal 8 ayat 1)

c) Bentuk-bentuk kerjasama Perguruan Tinggi dan Lembaga sebagaimana disebutkan pada butir d) dan e) dilaporkan oleh Rektor Untag Surabaya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal (Pasal 7 ayat 3 dan Pasal 8 ayat 2).
d) Kerjasama dapat dilaksanakan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani secara kelembagaan oleh dua belah pihak. Dari pihak Untag Surabaya, yang mempunyai wewenang untuk menandatangani
adalah Rektor. Fakultas/Lembaga/Unit yang terlibat dalam perjanjian kerjasama di luar negeri harus membuat laporan kegiatan kerjasama dan pertanggungjawaban keuangan secara berkala kepada Rektor.


Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : Maret 2012


Rektor,


Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, Dipl.DHE., MPA
Pedoman Pelaksanaan dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama Untag Surabaya